PELAKSANAAN KAMPANYE PEJABAT NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Mufithoh Dila, Safira (2025) PELAKSANAAN KAMPANYE PEJABAT NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Preview

Text SKRIPSI-MUFITHOH DILA SAFIRA..pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan ciri negara demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi menuntut adanya netralitas pejabat negara untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Pejabat Negara adalah salah satu pilar kepemimpinan yang mencerminkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pihak yang memiliki sikap kenetralan, terutama kaitannya dengan kegiatan dalam pemilihan umum (pemilu), kebolehan ikut serta dalam kampanye tentunya mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat dan ahli hukum. Walaupun senyatanya sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Fakta lapangan menunjukkan terjadinya beberapa indikasi terhadap pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam perspektif fiqh siyasah, prinsip keadilan, amanah, dan syura menegaskan pentingnya pemimpin melayani seluruh rakyat secara adil dan tidak memihak. Dengan studi pada Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017, penelitian ini menganalisis netralitas pejabat negara berdasarkan prinsip fiqh siyasah mengenai kualifikasi pemimpin yang kuat (al-quwwah) dan amanah (al-amanah), untuk menjaga pemilu yang adil dan demokratis. Jenis penelitian ini adalah library research. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan pendapat pakar. Pendekatan penelitian ini adalah hukum normatif. Kemudian, metode analisa yang digunakan adalah content analysis. Pengaturan kampanye pejabat negara dalam Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan ketentuan menjaga netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara, dan mengambil cuti. Namun, implementasinya kerap menimbulkan kontroversi akibat potensi penyalahgunaan wewenang dan dilema etika antara peran dan kewenangan pejabat Negara sebagai pilihan rakkyat dan perwakilan anggota partai politik. Dari perspektif fiqh siyasah, prinsip keadilan, netralitas, dan amanah menjadi esensial agar pemimpin tidak berpihak demi menjaga integritas demokrasi. Pelanggaran netralitas dapat merusak legitimasi pemilu dan stabilitas politik, sehingga penguatan regulasi dan pengawasan menjadi krusial untuk memastikan pemilu yang adil, berintegritas, dan sesuai prinsip kemaslahatan umat

Actions (login required)

View Item