ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN HIBAH BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw)

Asyifa, Maulidia (2025) ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN HIBAH BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ASYIFA MAULIDIA_ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN HIBAH BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Hibah sebagai salah satu bentuk pengalihan hak atas harta. Permasalahan hibah sering terjadi di masyarakat seperti halnya pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Agama Slawi adalah perkara pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris yang lain. Problem hibah ini sebagaimana aturan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum tidak mengizinkan penarikan hibah yang sudah diberikan. Dalam KHI bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Namun, putusan majelis hakim pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris yang lain tersebut dikabulkan sebagaian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan menganalis pertimbangan hukum hakim atas pembatalan hibah perspektif maṣlaḥah. Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dengan dua metode yaitu metode pendekatan nomatif dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data pustaka berupa putusan Pengadilan Agama Slawi dengan ditambah wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pembatalan hibah. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan dokumentasi, kajian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan pembatalan hibah oleh ahli waris adalah berdasarkan: pertama, adanya UU No 1 Tahun 974 tentang perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) menetapkan bagian ahli waris dari harta bersama. Pasal tersebut menegaskan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama antara suami istri dalam pengelolaan harta bersama. Kedua, dalam KHI Pasal 211 dijelaskan bahwa hibah dapat dikategorikan sebagai bagian dari warisan yang nantinya akan ditetapkan bagian masing-masing. Menurut konsep maṣlaḥah pertimbangan hukum hakim tersebut sudah mencerminkan kemaslahatan bahwa ahli waris akan mendapatkan bagian sesuai dengan haknya. Hal ini, mencegah adanya pihak yang dirugikan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan.

Actions (login required)

View Item