ANALISIS PROBLEMATIKA PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD SUMATERA BARAT OLEH KPU PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)

Satria, Amarullah (2025) ANALISIS PROBLEMATIKA PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD SUMATERA BARAT OLEH KPU PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Satria Bagus Fatih Amarullah_Analisis Problematika Penetapan Calon Anggota Dpd Sumatera Barat Oleh Kpu Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan Ptun Nomor 600GSppu2023Ptun).pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Upaya menciptakan demokrasi yang berintegritas, harus melalui penyelenggara pemilu yang memerlukan upaya konsisten dan komprehensif. Dalam hal ini penyelenggara pemilu yang dimaksud merupakan KPU. Namun pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dalam putusan PTUN Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terjadi beberapa porblematika saat penetapan calon anggota DPD Sumatera Barat oleh KPU. Penulis akan meneliti bagaimana pertimbangan hakim memutuskan problematika penetapan calon anggota DPD oleh KPU dan bagimana implikasi pasca putusan. Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library reseacrh). Pada sumber primernya berasal dari putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, artikel, dan jurnal untuk mendukung kelengkapan sumber sekunder. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis masalah terkait pertimbangan pengadilan dalam mencapai suatu penetapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui studi kepustakaan. Teknis analisis data dengan menerapkan strategi analisis deskriptif, untuk menjelaskan analisis secara rinci. Problematika pertama, Majelis memutuskan Tergugat melanggar ketentuan pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Namun penulis menympulkan bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh KPU seharusnya juga dinyatakan melanggar Pasal 179 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Problematika kedua, Majelis hakim memutuskan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b, pasal 180, pasal 182 ayat 2 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2022, asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam AAUPB. Namun penulis menyimpulkan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 masih berlaku diterapkan karena tidak dilakukan tindakan pencabutan oleh Tergugat. Implikasi putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, menyebabkan hilangnya hak politik Irman Gusman untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD Sumatera Barat akibat tidak dieksekusinya putusan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan melanggar AAUPB yang diatur dalam UU Administrasi Negara.

Actions (login required)

View Item