KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 78/PUU-XXI/2023)

Iqbal, Rizki Pratama (2025) KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 78/PUU-XXI/2023). Skripsi thesis, UIN PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Preview

Text SKRIPSI_Iqbal rizki pratama fixxxxx.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran terhadap hak asasi individu untuk dihormati dan dihargai sebagai individu yang memiliki martabat. Pencemaran nama baik terlihat dari dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan penting yang menunjukkan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam menilai konstitusionalitas Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Hakim mempertimbangkan apakah Pasal 310 ayat 1 KUHP sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945, khususnya terkait dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28F tentang kebebasan berekspresi dan Pasal 28G tentang hak atas perlindungan kehormatan dan martabat. Jenis penelitian ini adalah library research. Sumber bahan primer pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang konstitusionalitas pidana pencemaran nama baik dalam kitab undangundang hukum pidana dalam penelitian ini, sumber bahan sekunder adalah bukubuku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan metode analisis yang digunakan adalah metode content analysis. Hasil penelitian menujukan bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang konstitusionalitas pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penelitian ini. Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, membuka peluang setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah serangan terhadap reputasi yang membahayakan kebebasan berpendapat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tujuannya maslahah ialah untuk yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Merendahkan diri orang lain menjadikannya bahan pencemaran nama baik, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram.

Actions (login required)

View Item