KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN MELALUI BLT DANA DESA KARANGGEDANG SUMPIUH BANYUMAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Salsabilla Artha, Fahlevi (2025) KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN MELALUI BLT DANA DESA KARANGGEDANG SUMPIUH BANYUMAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text Salsabilla Artha Fahlevi_KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN MELALUI BLT DANA DESA KARANGGEDANG.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

SDGs merupakan rencana aksi global yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang saling berhubungan, dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia. Dalam upaya negara yang menyetujui agenda SDGs pemerintah Indonesia menunjukan komitmennya dan keseriusannya untuk melaksanakan SDGs dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs ditetapkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Namun implementasi di lapangan kerap kali menghadapi tantangan. Masalah seperti ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan sistem file yang tidak diluncurkan ataupun dimutakhirkan oleh pemerintah desa Karanggedang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa serta partispasi masyarakat dalam implementasi program BLT dana desa menggunakan perspektif fiqh siyasa>h. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan metode normatif sosiologis dan menggunakan teknik purposive sampling dengan mewawancarai 6 informan. Analisis data yang digunakan yakni deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program BLT dana desa di desa Karanggedang yang menjadi upaya dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menggambarkan keselarasan dengan prinsip Fiqh Siyas>ah. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menerima bantuan yang adil dan transparan, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan musyawarah diterapkan dalam Islam. Namun, upaya untuk mengukur dampak perubahan dari kebijakan SDGs terhambat oleh kendala dalam pemutakhiran data SDGs. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan pembangunan diintegrasikan dengan prinsip keagamaan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Actions (login required)

View Item