IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENJADI ISTRI KEDUA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel)

Putri, Maisaki (2025) IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENJADI ISTRI KEDUA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text Putri Maisaki_Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Perspektif Maslahah Mursalah.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Dalam putusan Pengadilan Agama Selong perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel hakim telah mengabulkan permohonan izin poligami seorang pria untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya putusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua ketiga atau keempat”, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan hukum dengan tidak mempertimbangkan Peraturan Pemerintah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua serta menganalisisnya dengan maṣlaḥah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Selong perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku, artikel, karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dalam mengabulkan permohonan izin poligami calon isteri kedua pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, hakim lebih mengedepankan pada paradigma hakim yang non-positivistik dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel telah memenuhi prinsip maṣlaḥah mursalah sebab mengizinkan poligami merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas yaitu mencegah perbuatan zina dan memberikan perlindungan pada keturunan (hifz al-nasl).

Actions (login required)

View Item