PENAMBAHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 243/PID.SUS/2023/PN.CLP)

Dwi, Hariyanti Latifah (2024) PENAMBAHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 243/PID.SUS/2023/PN.CLP). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Dwi Hariyanti Latifah-Penambahan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pen.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia kerap kali tidak sesuai dengan yang dicita-citakan, dibuktikan dengan tindak pidana pencabulan anak. Penambahan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa profesi tertentu yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus menerima tambahan sanksi pidana sebesar 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana. Seperti kasus pada Putusan Nomor 243/ Pid.Sus/2023/PN.Clp tentang tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang mengumpulkan data dari buku, artikel, dan jurnal terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan fokus pada dokumen sebagai sumber data dan ditambah dengan wawancara sebagai data pendukung. Sumber primer yang digunakan meliputi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp. Hasil analisis pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp bahwa pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Dalam pertimbangannya, hakim hanya mempertimbangkan pada aspek pembuktian berdasarkan teori Bewijstheorie yang mensyaratkan minimal dua alat dan timbul keyakinan hakim, namun tidak mempertimbangkan penambahan sanksi pada terdakwa yang berkedudukan sebagai seorang tenaga pendidik. Selain itu, dalam putusan tersebut korban kekerasan seksual terutama anak- anak mendapatkan perlindungan hukum termasuk juga pendampingan oleh pekerja dari dinas sosial.

Actions (login required)

View Item