KEBIJAKAN FASILITASI RUMAH AMAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PURBALINGGA PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2017)

GILANG, APRIAN SYAH (2024) KEBIJAKAN FASILITASI RUMAH AMAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PURBALINGGA PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2017). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text GILANG APRIAN SYAH_KEBIJAKAN FASILITASI RUMAH AMAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PURBALINGGA PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Implementasi Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Peningkatan jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Pubalingga sampai saat ini tidak diimbangi dengan pelaksanaan poin- poin penting yang ada dalam Perda Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017. Salah satu poin pentingnya adalah dalam Pasal 13 Ayat (1) poin (c) terkait penyediaan fasilitas rumah aman. Rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Purbalingga perspektif maslahah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan (field research) kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis daa dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk praktik kebijakan fasilitasi rumah aman yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga adalah kerjasama antar lembaga Pemerintah yaitu dengan UPT Sentra Satria Baturraden. Ini menjadi pilihan terbaik agar korban tetap mendapatkan fasilitas rumah aman dan terjamin hak-haknya atas penyelenggaraan perlindungan yangbaik. Dalam tinjauan maslahah dilihat dari segi kepentingannya termasuk dalam maslahah hajjiyyat, dari segi keberadaannya termasuk dalam maslahah mursalah, dan jika dilihat dari segi perubahannya termasuk dalam maslahah mutagayyirah. Kebijakan ini sejalan dengan kaidah tasarruf al-imam ‘ala al- ra’iyyah manutun bi al-maslahah. Upgrading kelembagaan yang fokus menangani kasus kekerasan harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga agar dalam memberikan layanan maupun fasilitas pendukung perlindungan bagi korban dapat berjalan efektif dan efisien.

Actions (login required)

View Item