KEADILAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM LINGKUNGAN (Studi Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls)

Fikri, Marsa Anjaresta (2024) KEADILAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM LINGKUNGAN (Studi Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Skripsi_Fikri Marsa Anjaresta_2017303003.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Pencemaran lingkungan merupakan perubahan baku mutu lingkungan yang disebabkan oleh proses kegiatan manusia yang dapat merugikan alam dan masyarakat yang terdampak. Penyelesaian suatu permasalahan lingkungan harus melalui sanksi administrasi berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pelaku apabila sudah melakukan dan mematuhi sanksi tersebut tidak perlu dijatuhi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls dan keadilan yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan pada putusan tersebut perspektif hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Metode Pengumpulan data yaitu menggunakan teknik pengumpulan informasi dari internet, surat kabar, artikel dan dokumen lain yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, dengan cara meneliti buku perpustakaan atau fisik. Sumber data primer yang digunakan yaitu Putusan No. 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu menggunakan pasal 104 dan pasal 116 Undang-Undang 32 tahun 2009 jo Pasal 55 (1) KUHP yang unsur-unsurnya antara lain: setiap orang, unsur menyuruh dan melakukan. Hal ini juga dilihat dari status terdakwa yang sebagai direktur perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas nama perusahaan. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang 32 Tahun 2009 terdakwa tidak perlu dijatuhi sanksi pidana apabila sudah melakukan sanksi administrasi dengan baik, apabila terdakwa masih dijatuhi hukuman akan terjadi over kriminalisasi yang akan berdampak buruk pada keadilan.

Actions (login required)

View Item