PERAN DAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO TERHADAP UPAYA MENGURANGI RESIDIVIS PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan)

Anggraeni, Metarafina (2024) PERAN DAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO TERHADAP UPAYA MENGURANGI RESIDIVIS PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Anggraeni Metarafina_Peran dan Kewenangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Terhadap Upaya Mengurangi Residivis Perspektif Maslahah (Studi atas Peraturan Pemerintah No.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Ketentuan hukum telah menyuarakan bahwa orang yang melakukan tidak pidana akan dikenai sanksi hukum yang tegas, tetapi dengan sanksi yang ada, tetap tidak menjamin bahwa orang akan takut akan sanksi dan tidak akan melakukan tindak pidana, bahkan orang bisa melakukan tindak pidana itu secara berulang atau biasa disebut juga dengan residivis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dengan studi atas Putusan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat, kemudian ditinjau dengan menggunakan teori ma{slaha{h. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan kemudian dilanjutkan untuk dianalisis menggunakan teori ma{slaha{h. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik no random sampling dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer maupun sekunder yang digunakan berupa wawancara dengan 13 orang responden, dan juga jurnal penelitian, artikel, buku-buku. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu mengambil hasil wawancara yang telah dilaksanakan juga berkaitan dengan permaslahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana kewenangan dan peran dari Balai Pemasyarakatan terhadap upaya mengurangi residivis, karna pada faktanya pengulangan tindak pidana ini masih cukup banyak terjadi, maka dari itu pihak Balai pemasyarakatan merubah cara pembimbingan pada klien residivis, yang tentu tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat, mengingat cara penanganan untuk klien yang melakukan residivis dan tidak itu cukup berpengaruh kedepannya, maka cara yang cukup efektif adalah merubah proses pembinaan. Dalam hal ini upaya tersebut cukup efektif dalam penurunan angka residivis.

Actions (login required)

View Item