SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)NOMOR 12 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Ikhsan, Nasuha (2024) SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)NOMOR 12 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Masters thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Ikhsan Nasuha_Spin Off Unit Usaha Syariah Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 Perspektif Maslahah Mursalah.pdf Download (22MB) | Preview

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, keberadaan Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di bawah bank umum konvensional masih menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terkait independensi dan kesyariahannya. Regulasi spin off seharusnya sudah terlaksana maksimal pada tahun 2023, namun pada realitanya sampai batas waktu yang ditentukan sebagian besar UUS milik Bank Umum Konvensional belum siap untuk melakukan spin off, sehingga diterbitkannya regulasi baru yaitu POJK No. 12 tahun 2023. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan kewajiban spin off bagi UUS sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2023, serta meninjau kebijakan tersebut dari perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data primer berasal dari peraturan POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua mekanisme utama dalam pelaksanaan spin off UUS, yaitu dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang sudah ada. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk meminta pemisahan UUS berdasarkan berbagai faktor yang relevan, seperti ukuran aset dan performa UUS. Hingga saat ini, ada dua UUS dari bank konvensional, yaitu CIMB Niaga dan Bank Tabungan Negara (BTN), telah menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan spin off. Kebijakan spin off ini dinilai sebagai maslahah mursalah pada tingkatan hajjiyah karena dianggap memberikan manfaat besar bagi umat Islam di Indonesia, terutama dalam hal peningkatan keyakinan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah yang lebih independen dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, kesiapan infrastruktur, modal, dan sumber daya manusia menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasi spin-off. Untuk bisa bersaing dengan bank konvensional, bank syariah perlu mempersiapkan kebijakan spin off secara matang, terutama dari segi infrastruktur, modal, pengelolaan SDM, dan pengembangan teknologi.

Actions (login required)

View Item