POLITIK HUKUM PIDANA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN AJARAN KOMUNISME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH (Studi Pasal 188-189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP)

Eka Putri, Yanuarita (2024) POLITIK HUKUM PIDANA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN AJARAN KOMUNISME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH (Studi Pasal 188-189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Eka Putri Yanuarita_Politik Hukum Pidana Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Perspektif Maslahah (Studi Pasal 188-189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Politik hukum merupakan instrumen penting dalam menentukan arah dan tujuan sistem hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, politik hukum pidana berfungsi untuk melindungi nilai-nilai sosial dan ideologi negara dari ancaman, termasuk penyebaran ajaran komunisme. Sejak era Orde Baru, komunisme telah dianggap sebagai ideologi yang subversif dan berpotensi merusak stabilitas politik dan sosial. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup ketentuan yang secara khusus mengatur sanksi bagi penyebaran ajaran komunisme, tercantum dalam Pasal 188 dan 189. Ketentuan ini mencerminkan orientasi politik hukum yang menempatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang bersumber dari literatur dan mengarah pada penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik hukum. Sumber bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP Lama, dan buku politik hukum di Indonesia. Sumber bahan sekunder, seperti jurnal yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah dokumentasi melalui penelusuran dan penelitian literatur. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia terkait penanganan ideologi komunisme berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas negara dan sejalan dengan prinsip mas}lah}ah yang menekankan perlindungan kepentingan umum. Kebijakan hukum yang diterapkan selama berbagai periode mencerminkan respons terhadap ancaman yang dianggap membahayakan, dengan penggunaan Undang-Undang dan ketetapan untuk mengekang aktivitas penyebaran ideologi komunisme demi keamanan masyarakat. Dalam konteks ini, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 berupaya menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap ideologi nasional. Langkah ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai regulasi formal, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai mas}lah}ah dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi masyarakat. Kata Kunci: Politik Hukum, Komunisme, KUHP, Mas}lah}ah, Pembaharuan Hukum Pidana.

Actions (login required)

View Item