PARLIAMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas

Tri, Lutfiakh Ningtias (2024) PARLIAMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116-PUU-XXI-2023 Perspektif Fiqh Siyasah.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Indonesia menerapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pertama kalinya pada tahun 2009 sebesar 2,5%, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,5%, lalu tahun 2019 terjadi kenaikan presentase parliamentary threshold sebanyak 4%. Pada tahun 2024 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ambang batas parlemen tidak mengalami perubahan tetapi konstitusional bersyarat untuk pemilu tahun 2029. Namun, putusan tersebut menimbulkan banyak respon dikalangan partai politik karena dinilai dengan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan banyaknya suara hasil pemilu yang terbuang sia-sia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon partai politik di kabupaten Banyumas terhadap perubahan ambang batas parlemen pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada data primer yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan 3 informan yaitu perwakilan dari partai PDIP,PPP dan PSI. Berdasarkan 3 Informan penelitian menunjukkan adanya perbedaan respon partai politik di kabupaten Banyumas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar ambang batas dinaikkan, dengan argumen bahwa hal ini akan memperkuat stabilitas politik. Sebaliknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan respon yang berbeda yaitu bahwa dengan presentase ambang batas parlemen sebesar 4% yang tinggi tidak memberikan kesempatan peluang kepada partai-partai kecil dan baru. jika ditinjau dari fiqh siyasah respon partai politik di kabupaten Banyumas belum mencerminkan kemaslahatan hal ini disebabkan karena masih banyaknya suara terbuang sia dia dan menghambat aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui partai politik

Actions (login required)

View Item