TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLAWANAN LELANG JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA Pwt).

Syachwal, Al Ayubi (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLAWANAN LELANG JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA Pwt). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SYACHWAL AL AYUBI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLAWANAN LELANG JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada umumnya sengketa perekonomian terjadi karena beberapa akibat yaitu, adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang telah melakukan perjanjian dalam jual beli. Sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto disebabkan karena adanya ketidaktahuan penggugat bahwa telah terjadi pelelangan pada tanah jaminannya dikantor lelang. Salah satu perkara ekonomi syariah yaitu akad murabahah yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Peneliti menganalisis pertimbangan hakim terhadap perlawanan lelang pada akad pembiayaan mura>bah}ah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt dan tinjaun hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Penelitian yang Peneliti lakukan termasuk penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang berfokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti yaitu literatur baca yang didapatkan dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara sudah berpedoman pada hukum acara perdata sebagaimana yang tercantum dalam PMK No. 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak bertentangan baik dengan Pasal 26 UUHT maupun dengan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diuraikan diatas. “Bahwa Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.” Majelis Hakim tidak mencoba mentelaah dari Hukum Islam karena dalam perkara sengketa ekonomi syariah ini dikatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), yang menyebabkan hakim tidak dapat menindak lanjuti perkara tersebut untuk mempertimbangkan Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item