TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN PADA AKAD QARD DALAM ARISAN GET ONLINE (Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara)

Dhiah Mellinia, Rahmawati (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN PADA AKAD QARD DALAM ARISAN GET ONLINE (Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text DHIAH MELLINIA RAHMAWATI_Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Denda Harian Pada Akad Qard Dalam Arisan Get Online (Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara).pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Qard merupakan transaksi yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan memberikan harta yang dimiliki dan nantinya akan dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa ada imbalan apapun. Penelitian ini mengkaji penarikan denda dalam konteks hukum Islam pada akad qard dalam arisan get online, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik dan hukum terkait penarikan denda dalam arisan tersebut. Meskipun penarikan denda dimaksudkan untuk mendisiplinkan anggota agar tepat waktu dalam membayar arisan, banyak di antara mereka yang tidak berkomitmen, sehingga admin harus menggunakan uang denda untuk menutup kekurangan arisan. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber primer dari admin dan anggota arisan serta sumber sekunder dari buku, jurnal dan juga fatwa DSN-MUI terkait qard dan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Data yang didapat selama penelitian kemudian dianalisis menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa denda yang sebelumnya menjadi keuntungan admin ternyata justru digunakan untuk menutupi kekurangan arisan agar arisan tersebut tetap berjalan. Namun, denda tersebut tidak dapat menutup semua kekurangan arisan hingga selesai. Oleh sebab itu, arisan sampai sekarang masih terhambat dan belum dilanjutkan kembali. Penarikan denda bagi mereka yang mampu tetapi menunda pembayaran diperbolehkan dengan merujuk fatwa DSN-MUI dan juga sebagian para ulama berpendapat demikian. Selain itu, denda harus dialokasikan sebagai dana sosial maupun untuk kemaslahatan, serta tidak menimbulkan riba atau keuntungan sepihak. Penelitian ini memberikan wawasan tentang aspek keadilan dan tanggung jawab khususnya dalam transaksi muamalah pada akad qard dalam praktik arisan get online.

Actions (login required)

View Item