PERAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA WAKAF DI KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

IMDADU, ROHMAN (2024) PERAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA WAKAF DI KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text IMDADU ROHMAN_PERAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA WAKAF DI KECAMATAN BARURRADEN KABUPATEN BANYUMAS.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Wakaf adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada yayasan untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menjamin harta wakaf dapat berfungsi dengan baik, maka perlu adanya sebuah instansi yang dapat mengontrol dan mengelola harta wakaf. Orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab pengelola benda wakaf (nadzir) adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun, pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf yang tidak efektif dapat mengancam keberlanjutan tujuan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Kantor Urusan Agama terhadap pengawasan pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dan kendala apa saja yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Baturraden dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan benda wakaf. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan observasi, wawancara dengan Kepala KUA, Staff KUA dan para Nadzir Kecamatan Baturraden, serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Baturraden terhadap pengelolaan benda wakaf masih belum dilaksanakan dengan maksimal dan belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan pihak KUA yang sejauh ini hanya terlibat dalam proses legalisasi harta wakaf saja, seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Namun dalam pengawasan dan pengelolaan wakaf hanya sebagai formalitas saja, hal tersebut dibuktikan dengan jarangnya KUA melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap para nadzir, sehingga nadzir merasa belum tahu sepenuhnya apa yang seharusnya dilakukan oleh nadzir tersebut.

Actions (login required)

View Item