PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)

Mahendra, Dzulfikar Irzananda (2024) PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text MAHENDRA DZULFIKAR IRZANANDA_PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022).pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 bertujuan untuk memberi perlindungan bagi hak-hak istri pasca cerai talak. SEMA merupakan bentuk aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung kepada lingkup internal MA yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peradilan. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 membawa perubahan yang sangat positif terutama dalam memberi perlindungan hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian. Namun dalam prakteknya tidak semua putusan cerai talak yang terdapat tuntutan nafkah menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Pendekatan bersifat kualitatif dan yuridis normatif, dengan mengacu putusan 4695/Pdt.G/2020/PA.Clp, Nomor 5146/Pdt.G/2020/PA.Clp, Nomor 2118/Pdt.G/2021/PA.Clp, Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp, Nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp. Yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Cilacap serta peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Berdasarkan 5 sample putusan yang penulis ambil terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap ada empat faktor hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan yaitu, faktor perbedaan pemahaman diantara para hakim tentang kedudukan SEMA dalam tata urutan Perundang-Undangan, faktor perbedaan pemahaman diantara para hakim tentang rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, faktor tidak adanya petitum mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, faktor kelalaian hakim yang membuat putusan. Implikasi dari putusan yang tidak mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan di Pengadilan Agama Cilacap terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian masih belum di terapkan secara maksimal, masih terdapat putusan yang belum memberi perlindungan hak-hak istri pasca perceraian karena tidak diimplementasikannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Hal tersebut akan berdampak terhadap istri kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya. Sehingga tidak selaras dengan asas keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item