PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 461/PDT.P/2022/PA.PBG)

Nur, Afifah (2024) PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 461/PDT.P/2022/PA.PBG). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Nur Afifah_Pernikahan Di Bawah Umur Untuk Menghindari Pergaulan Bebas (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga No 461 Pdt.P 2022 PA.Pbg).pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi atas banyaknya kasus pernikahan di bawah umur dan menjadi persoalan yang serius terutama di Kabupaten Purbalingga. Kurangnya pengawasan orang tua membuat anak kurang mengendalikan pergaulannya hal itulah menjadi faktor penyebab generasi muda atau remaja dapat masuk ke pergaulan bebas dimana mereka akan terbiasa melakukan hal negatif seperti seks bebas  yang bisa berujung ke hamil diluar nikah sehingga menyebabkan pernikahan di bawah umur. Maka itu penelitian ini menganalisis tentang pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas pada penetapan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian Library Research dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan dihubungkan dengan pendekatan kasus (case Approach) yang terdapat pada penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa Penetapan Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen (studi kepustakaan) yang kemudian dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas pada Penetapan Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan dalam Penetapan pengajuan permohonan pernikahan di bawah umur tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974, Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi Majelis Hakim lebih mengedepankan konsep maslahah dikarenakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah, pelanggaran norma agama dan pergaulan bebas seperti seks bebas (hamil diluar nikah) yang akan menimbulkan aib keluarga. Dimana berdasarkan pernyataan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil.

Actions (login required)

View Item