Saifudin Zuhri, Saifudin (2024) PEMBATASAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA (FAIR USE) KARYA TULIS UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF ḤAQ AL-IBTIKĀR. Masters thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
|
Text
Fix Yudisium Saifudin Zuhri Pembatasan Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hak Ibtikar.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Dalam kajian fikih kontemporer Hak Cipta mendapatkan perlindungan haq al-ibtikär, kedudukannya diakui sebagai harta. Perbuatan membajak, memalsukan, plagiarisme, eksploitasi, menyalin, memfotokopi, merusak materi atau manfaatnya ataupun menggunakannya tanpa izin adalah terlarang. Sedangkan dalam Undang-Undang lembaga pendidikan yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pembuatan salinan dapat dilakukan secara berulang sepanjang merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk pembatasan hak cipta karya tulis dalam pasal 47 untuk keperluan pendidikan menggunakan analisis haq al-ibtikār. Pardigma yang dipakai adalah paradigma fikih dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan haq al- ibtikār dan sumber sekunder berupa kitab-kitab, fatwa-fatwa, jurnal dan artikel lain yang relevan. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis dan hermeneutic. Hasil dari penelitian ini Hak Cipta Karya Tulis adalah hak milik privat/ekslusif (al-milkiyyah al-fardiyyah) bagi penulisnya (muallif) yang mendapat perlindungan hak kepenulisan (haq at-ta’lif). Pihak selain penulis hanya mempunyai hak guna manfaat (haq al-intifa) atas karya cipta buku tersebut. Penyalinan buku berhak cipta tanpa izin pencipta melanggar hak ekonomi (haq al-iqtişādī) penulis, hukumnya terlarang, ghosob (gosb) yang mewajibkan adanya ganti rugi (damān). Namun hak privat atas harta tidak bersifat absolut. Dalam setiap hak individu pasti terdapat hak Allah. Kepentingan umum atau hak Allah dapat menjadi alasan pembatasan hak privat. Pembatasan oleh negara yang mewakili kepentingan umum adalah boleh. Penyalinan yang pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran haq al- ibtikār menjadi (mubāh) karena adanya kebutuhan kepentingan umum
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Fair Use, Pembatasan Hak Cipta, Ḥaq Al-Ibtikār, Ḥaq at-Ta’līf |
Subjects: | 2x4. Fiqih > 2x4.8 Fiqih dari Berbagai Faham/ Mazhab 300 Social sciences > 340 Law > 346 Private law (perdata) > 346.04 Property |
Divisions: | Pascasarjana > Hukum Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Saifudin Zuhri sdr |
Date Deposited: | 15 Jul 2024 08:36 |
Last Modified: | 15 Jul 2024 08:36 |
URI: | http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/26202 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |