Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Tarif Pengiriman Double Order Pada Layanan Grab-Food (Studi Kasus Pangkalan Grab Di Purwokerto Timur)

Arifin Ikhsan, Prasetya (2024) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Tarif Pengiriman Double Order Pada Layanan Grab-Food (Studi Kasus Pangkalan Grab Di Purwokerto Timur). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ARIFIN IKHSAN PRASETYA_Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Tarif Pengiriman Double Order Pada Layanan Grab-Food (Studi Kasus Pangkalan Grab Di Purwokerto Timur).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Transportasi umum, merupakan salah satu pilihan layanan transportasi publik untuk segala keperluan salah satunya yaitu Grab, dalam kerangka hukum Islam sistem kemitraan perusahaan grab dengan driver menggunakan akad ija>rah. Dalam akad ini ada upah atau ujrah yang diterima driver setiap menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi yang terjadi dilapangan banyak driver di pangkalan Grab Purwokerto Timur menganggap masih ada unsur ketidakjelasan didalam pemberian upah di salah satu jenis layanannya, yaitu pada layanan Grab-Food, layanan tersebut memiliki sistem double order. Bagaimana praktik penentuan tarif pengiriman double order pada layanan Grab Food jika dilihat dari hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik double order driver tidak bisa menghindari double order ini karena adanya auto bid yang membuat orderan langsung masuk dan langsung terhubung ke restoran. Jika dilihat dari peraturan Kemenhub praktik ini memang belum diatur dalam peraturan yang sudah berlaku, jadi menurut pihak Grab tarif double order ini sudah sesuai dengan tarif minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dari segi ija>rah belum sesuai dengan syarat ija>rah bahwa imbalan sewa atau upah harus jelas karena tidak ada rincian secara spesifik mengenai tarif orderan di setiap titik pengantaran. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item