PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KAMPANYE DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF MASLAHAH

Rama, Sandy Anshara (2024) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KAMPANYE DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Rama Sandy Anshara_Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kampanye di Lembaga Pendidikan Perspektif Maslahah..pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Salah satu kampanye dilakukan oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No 7 Tahun 2017 secara tegas melarang tanpa terkecuali dan sanksi berlaku. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah mengakibatkan terjadinya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya, sehingga mengakibatkan terjadinya contradictio in terminis. Karena adanya sifat contradictio in terminis tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional, yang kemudian diuji materilkan ke Mahkamah Konstitusi dan diputuskan pada putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan perspektif mas{lah{ah. Jenis penelitian ini adalah library research, pelnellitian yang dilakulkan belrdasarkan bahan hulkulm ultama dengan cara menelaah. Data primer pada penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, laporan dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode content analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, bahwa norma pengecualian seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Sedangkan menurut mas{lah{ah tentang kampanye di lembaga pendidikan sudah memenuhi ketentuan dan prinsip mas{lah{ah. Dan penggunaan tempat kampanye yang sudah memenuhi prinsip kemaslahatan, dimana Hakim dalam setiap mempertimbangkan dalil permohonan harus menggunakan nalar dan melihat kemanfaatan

Actions (login required)

View Item