Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum

Azrila, Lael (2024) Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text AZRILA LAEL_Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal capres dan cawapres menjadi problematik dikarenakan amar putusannya yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian menyalahi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Tindakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ini menandakan adanya ketidakonsistenan dalam memutus perkara. Padahal Mahkamah Konstitusi harus menyelenggarakan peradilan yang adil dan merdeka agar hukum dapat ditegakkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres dan implikasi putusan tersebut terhadap politik hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang sumber primernya berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Sumber sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang mana penulis menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penelitian. Semua data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putsuan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan empat hal. Pertama, mengenai legal standing. Kedua, hakim konstitusi memiliki pandangan terkait open legal policy. Ketiga, adanya concurring dan dissenting opinion hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan. Keempat, hakim konstitusi menambahkan syarat disamping syarat usia menjadi capres dan cawapres. Putusan ini menimbulkan implikasi terhadap politik hukum. Pasca dikeluarkannya putusan tersebut harus ada tindaklanjut dari eksekutif untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya khususnya melalui PKPU terkait persyaratan pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, disamping menunggu perubahan undang-undang yang lebih permanen.

Actions (login required)

View Item