Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Perspektif Fiqh Siyasah

Widia, Melita Rakhmah (2024) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text Widia Melita Rakhmah_Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Perspektif Fiqh Siyasah.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kabupeten Banjarnegara masih tinggi disetiap tahunnya, sehingga Satpol PP Kabupaten Banjarnegara sebagai pengawas dan pengendali untuk meminimalisir angka peredaran minuman beralkohol. Peran Satpol PP juga mengurangi adanya tindak kejahatan yang bisa membuat masyarakat menjadi resah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Satpol PP dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menganalisis dalam perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data yang dipakai ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara dalam pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik analisis datanya dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga poin penting dalam penelitian ini. Pertama, peran Satpol PP dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 perspektif fiqh siyasah yaitu melaksankan peran dalam menegakkan Perda Satpol PP sudah dilakukan, namun Satpol PP dalam menegakkan program tersebut seperti dalam melakukan pembinaan, penyelidikan, penyuluhan masih belum optimal karena masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Kedua, faktor yang mempengaruhi peran Satpol PP ialah kurangnya jumlah anggota baik itu yang secara umum maupun PPNS, sarana dan anggaran yang belum cukup memadai, serta peran serta masyarakat akan kesadaran hukumnya masih relatif rendah. Ketiga, dalam analisis fiqh siyasah tanfidiyyah ialah Satpol PP sudah melakukan kewajibannya untuk menegakkan keadilan dan melaksanakan amanahnya sebagai bentuk pelaksanaan dalam mengakkan program tersebut, namun masyarakat itu sendiri masih acuh terhadap peraturan tersebut. Kata Kunci: Satpol PP, program Banjarnegara bebas minuman beralkohol, Peraturan Daerah, fiqh siyasah.

Actions (login required)

View Item