KEWENANGAN KPU KABUPATEN DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas)

ATIKA, PURWANINGSIH (2024) KEWENANGAN KPU KABUPATEN DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas). Skripsi thesis, UIN PROF. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ATIKA PURWANINGSIH_KEWENANGAN KPU KABUPATEN DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas).pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Pemilu merupakan sarana warga negara dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat untuk mengisi jabatan tertentu dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, sudah tentu harus ada lembaga yang bersifat independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan calon pemimpin negara melalui partai politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Al-Qur‟an manusia diperintahkan untuk berbuat adil di antara sesama dan di dalam menetapkan keputusan, terutama KPU Kabupaten sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melaksanakan verifikasi partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, proses verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, musyawarah dan kekuasaan sebagai amanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research),dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tempat penelitian di Kantor KPU Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian terdiri dari ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas dan calon anggota partai politik. Sedangkan objek penelitiannya yaitu kewenangan KPU dalam verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian KPU Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tahapan verifikasi berkas persyaratan calon peserta pemilu terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan yang diajukan oleh masing-masing partai politik belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya kekeliruan dari pihak penyelenggara. Kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu berdasarkan fiqh siyasah masih bertentangan dan belum sesuai dengan ajaran islam. Pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu mengutamakan prinsip-prinsip ajaran islam untuk kemaslahatan umat. Kata Kunci : KPU Kabupaten, Verifikasi Partai Politik, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item