IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI DI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Bodrohini, Bodrohini (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI DI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO. Skripsi thesis, UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Preview

Text Bodrohini_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI DI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kebebasan akademik merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat dan berpikir yang menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga kemerdekaan seorang akademisi perlu dijaga dan dilindungi sehinggga dunia akademik dan ilmu pengetahuan dapat berkembang. Salah satu bentuk kebebasan akademik yakni kebebasan dalam melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun dalam implementasinya di Indonesia masih ada pembatasan bagi peneliti maupun penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan kebebasan akademik tentang penelitian dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan untuk mengetahui bagaimana kebebasan akasdemik sebagai wujud dari kebebasan berpendapat dan berpikir dalam hak asasi manusia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Bahan hukum primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Data sekunder penelitian berupa buku, karya ilmiah, artikel, serta data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebebasan akademik dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Sebagaimana yang disebut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yaitu didasari fakta dan data bukan kebebasan asal sebebas-bebasnya yang berdasar anggapan semata. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik atau pemanfaatan kampus untuk tujuan non-pendidikan. Dalam hal ini, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah menerapkan kebijakan kebebasan akademik dengan pengembangan pengetahuan yang mengintegrasikan antara ilmu agama, budaya, dan seni dengan baik dan sesuai dengan konsep hak asasi manusia yaitu dengan wujud kebebasan bagi sivitas akademika dalam melakukan penelitian sesuai dengan kebijakan norma dan kaidah keilmuan.

Actions (login required)

View Item