ANALISIS ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

Muhammad Bintang, Luhur Darojat (2024) ANALISIS ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Muhammad Bintang_Analisis Isbat Nikah Perkara Nomor 187 Tentang Perkawinan Campuran di Pengadilan Agama Wonosobo.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pernikahan sirri atau yang biasa disebut perkawinan dibawah tangan tidak memiliki legalitas berupa pencatatan dari pegawai pencatat nikah sehingga menimbulkan problem bukan hanya status perkawinannya saja, namun juga pada pembuatan dokumen kependudukan ataupun yg lain. Atas hal tersebut pengesahan perkawinan melalui Isbat nikah di Pengadilan Agama diperlukan.Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo memutuskan permohonan Isbat Nikah Perkara Nomor 187/Pdt. P/2022/PA.Wsb, serta status Isbat Nikah perkara tersebut dalam tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, sementara itu data sekunder yang digunakan berupa karya tulis ilmiah terkait Isbat nikah, Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku terkait. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam Memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb tentang Isbat nikah perkawinan campuran telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta teori tentang Isbat nikah dalam hukum Islam. Majelis Hakim juga mengabulkan perkara permohonan isbat nikah perkawinan campuran dan menetapkan sah perkawinan campurannya, akan tetapi tidak memberi rekomendasi untuk mencatatkan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan tidak selaras dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yaitu tidak ditemukan adanya izin pernikahan dari kedutaan perwakilan negara asing atau surat izin menikah dari warga Negara asing yang bersangkutan sebagai syarat pencatatan perkawinan campuran di Indonesia.

Actions (login required)

View Item