POLITIK HUKUM DELIK ZINA DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH (Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Yazid, Nasrulloh (2024) POLITIK HUKUM DELIK ZINA DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH (Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Skripsi thesis, UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Yazid Nasruloh_POLITIK HUKUM DELIK ZINA DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Undang Nomor 1 Tahun 20023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk upaya Pembaharuan hukum Pidana yang salah satunya pengenai tentang delik perzinaan yang dimana undang-undang tentang perzinaan yang ada sebelumnya dirasa sudah tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu dilakukan adanya pembaharua kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Politik Hukum Delik Zina Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah kepustakaan, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan metode analisis content analysis, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung Maṣlaḥah karena dianggap sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dimana karena Pembaharuan undang-undang ini tieriutama dalam isiu piembahariuan tentang dielik perzinaan yang sebelumnya sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zamannya, sekarang di sesuaikan lagi dengan tiuntiutan pierkiembangan masyarakat yang sekarang ini dengan cara mengevaluasi undang-undang yang sebelumnya hanya 1 pasal yaitu pasal 284 yang di rasa kurang lengkap dan dapat menyentuh semua aspek yang ada sekarang di ubah dengan menjadi 3 pasal yang dimana di dalamnya sudah mencangkup tentang perzinaan yang lebih luas lagi yaitu pasal 411 tentang zina itu sendiri, Pasal 412 nya tentang kohabitasi ( kumpul kebo) kemudian dalam pasal 413 nya tentang Hubungan sedarah (inces), dengan adanya pelebaran tentang pemaknaan dalam membahas tentang perzinaan ini di harapkan dapat sesuai pandangan hidiup bangsa Indoniesia yang tielah mierdieka dan bierdaiulat.

Actions (login required)

View Item