TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN UPAH PEKERJA MAGANG BERBASIS PERFORMA (STUDI KASUS PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN DI SURABAYA)

Nafi'udin Faiz, Ashari (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN UPAH PEKERJA MAGANG BERBASIS PERFORMA (STUDI KASUS PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN DI SURABAYA). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Skripsi Nafi'udin Faiz Ashari 1917301084.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Isu yang berkaitan dengan upah membawa implikasi penting terkait perlindungan pekerja magang dalam praktik pemagangan. Rentannya terjadi eksploitasi pekerja magang karena seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dengan diiringi pertumbuhan program pemagangan yang signifikan di Indonesia menyoroti pentingnya memastikan keadilan dalam sistem upah dan perlindungan bagi pekerja magang. Skripsi ini membahas tentang suatu perjanjian kerja yang tidak mengatur adanya besaran uang saku terhadap perjanjian pemagangan yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pekerja magang dan perusahaan yang menerapkan pengupahan berbasis performa kepada pekerja magangnya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pengupahan PT. X menerapkan sistem pengupahan berbasis performa, namun belum memiliki Key Performance Indicators (KPI) yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpuasan di antara pekerja magang mengenai besaran upah yang mereka terima dan penilaian performa yang tidak transparan yang tidak diketahui pekerja magang diawal perjanjian. Disamping itu juga pekerja magang belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait kejelasan upahnya yang seharusnya meliputi uang transportasi, uang makan, dan insentif. Sehingga ketidakjelasan ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Actions (login required)

View Item