TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERWAKILAN PEMBERIAN UPAH PENGANGKUTAN SEKAM (STUDI DI DESA KEDONDONG, KECAMATAN SOKARAJA, KABUPATEN BANYUMAS)

Herawati, Majid (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERWAKILAN PEMBERIAN UPAH PENGANGKUTAN SEKAM (STUDI DI DESA KEDONDONG, KECAMATAN SOKARAJA, KABUPATEN BANYUMAS). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Herawati Majid_Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam (Studi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas) (2).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengupahan merupakan imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Secara umum pengusaha batu bata, supir truk dan kuli telah sepakat pembayaran upah diberikan diawal sebelum melakukan pekerjaan. Upah kuli akan dititipkan kepada supir truk kemudian diberikan setelah selesai bekerja. Namun pada praktiknya supir truk sering memotong upah kuli tanpa memberitahu terlebih dahulu dengan alasan kuli memiliki hutang kepada supir truk. Dalam hal ini menjadikan kuli merasa dirugikan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan dalam pengangkutan sekam, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (fieldresearch) dan literasi (library research). Pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menurut maqashid syariah dalam hukum islam tidak sah , karena upah kuli dipotong sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan maka hifdzun nafs tidak terpenuhi. Menurut hukum Islam, praktik waka>lah yang terjadi masuk kedalam waka>lah sebagai niyabah karena penerima kuasa seharusnya tidak boleh melanggar perintah tetapi malah melanggar perintah pemberi kuasa, maka hukum dalam Islam tidak sah. Praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas terdapat syarat waka>lah tidak sah karena supir truk tidak jujur dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh pengusaha batu bata.

Actions (login required)

View Item