KONSEP ELLECTED OFFICIAL SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023)

Mukhtadin, Fajri Hafifulloh (2024) KONSEP ELLECTED OFFICIAL SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Mukhtadin_Fajri_Hafifulloh_Konsep_Ellected_Sebagai_Syarat_Pencalonan.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

“KONSEP ELLECTED OFFICIAL SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023).” Mukhtadin Fajri Hafifulloh NIM 2017303135 ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Dasar pengajuan gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar untuk menguji materi dan sebagai pijakan hukum terhadap usia calon presiden dan wakil presiden. Karena banyaknya dukungan dan penolakan yang timbul terhadap Putusan MK tersebut. berbagai tanggapan masyarakat yang merasa kurang puas terhadap hasil putusan tersebut bermunculan. Dimana hasil putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia capres dan cawapres 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih lewat pemilihan umum (Ellected Official). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dimana peneliti memanfaatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 sebagai sumber primer, dan sumber data sekunder yang digunakan peneliti yaitu berupa buku, jurnal, artikel yang berperan memberikan penjelasan dan mendukung materi hukum yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam meneliti kasus ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis serta mendalami kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep Ellected Official dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengacu dari beberapa pandangan hakim terkait dengan konsep tersebut. Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang dimaksud pejabat yang dipiih lewat pemilu (Ellected Official) disini yaitu gubernur sebagai kepala daerah yang relevan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Anwar Usman dan M. Guntur Hamzah menyebutkan bahawa yang dimaksud pejabat yang dipilih lewat pemilu (Ellected Official) disini meliputi, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota. Jika ditinjau dari perspektif Maslahah sendiri konsep Ellected Official masuk ke dalam MaslahahTahsiniyyah. yang dimaksud dengan Maslahah Tahsiniyyah yaitu, Maslahah yang berguna untuk melengkapi atau memperindah kehidupan manusia. walaupun hanya sebagai pelengkap hal ini perlu dipenuhi dalam rangka memberikan keindahan dan jika dipenuhi maka akan rusak atau menimbulkan masalah. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Ellected Official, Maslahah

Actions (login required)

View Item