PENETAPAN JATAH TEMPAT LAUNDRY UNTUK SANTRI DI PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA DEPOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ella, Lailatul Ma'rifah (2024) PENETAPAN JATAH TEMPAT LAUNDRY UNTUK SANTRI DI PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA DEPOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Ella Lailatul Ma'rifah_Penetapan Jatah Tempat Laundry Untuk Santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok Perspektif Hukum Islam.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Laundry adalah bentuk bisnis atau usaha jasa, yang telah banyak berkembang di lingkungan, salah satunya yaitu Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok Jawa Barat yang membuka jasa laundry untuk santrinya. Sistem laundry di sini yaitu santri akan ditetapkan tempat laundrynya serta pembayaran hingga sistem kebijakan serta komunikasi antara santri walisantri dan tempat laundry. Adapun tujuan penelitian di sini adalah bagaimana praktik penetapan jatah tempat laundry di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok dan bagaimana analisis terhadap praktik penetapan jatah tempat laundry di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan dengan menggunakan teknik Sampling Purposive (Purposive Judgment Sampling) yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representative. Data dalam penelitian diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga sumber data primer didapat dari pengurus dan santri dan sumber data sekunder didapat dari berupa buku, skripsi, jurnal artikel, yang terkait dengan ija>rah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akad ini termasuk akad ija>rah yang bersifat manfaat dan pekerjaan, dan dalam objeknya menjadi akad wadi’ah yad al-amanah yaitu jasa untuk penitipan, pemeliharaan, dan barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan jika barang yang dititipkan dalam keadaan baik maka penerima titipan tidak bertanggung-jawab selama itu tidak lalai, namun jika lalai maka penerima titipan harus bertanggung jawab. Dan posisi pengurus menunjukkan akad wakalah di mana pengurus mengatur semua kebijakan yang ada, dan semua pihak terkait menerima dan menyetujuinya. Dengan demikian akad ini sah dan boleh karena telah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi syarat dan rukun ija>rah seperti baligh, berakal, serta sighatnya jelas telah dilakukan baik lisan maupun tulisan.

Actions (login required)

View Item