POLITIK HUKUM HAK POLITIK EKS PKI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH

Berliana Asyifa, Putri Setiawan (2024) POLITIK HUKUM HAK POLITIK EKS PKI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text BERLIANA ASYIFA PUTRI SETIAWAN_POLITIK HUKUM HAK POLITIK EKS PKI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pembatasan terhadap hak politik eks PKI yang tercantum dalam Pasal 169 huruf s Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menuai banyak pro dan kontra. Pasal ini dinilai diskriminatif dikarenakan membatasi hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden golongan tertentu. Pasal a quo dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia, mengingat hak politik juga dijamin tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga di dunia Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada pasal a quo dan akibat hukumnya, khususnya dilihat dari perspektif maslahah. Jenis penelitian ini adalah library research. Data primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, TAP MPRS/RI No. XXV/MPRS/1966, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan pendapat pakar. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis�filosofis. Metode Analisa yang digunakan adalah content analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya pembatasan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap eks PKI bukanlah merupakan suatu pelanggaran HAM, dikarenakan pembatasan yang dilakukan ditujukan demi national interest. Dan apabila ditinjau dari perspektif maslahah, maka pembatasan tersebut masuk kedalam maslahah dharuriyah, kebaikan bernegara dan kepentingan umat/warga negara harus diutamakan daripada individu atau golongan tertentu.

Actions (login required)

View Item