Analisis Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Pengalihan Piutang Akibat Wanprestasi Pada Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm

Uswatun, Hasanah (2024) Analisis Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Pengalihan Piutang Akibat Wanprestasi Pada Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Uswatun Hasanah_Analisis Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Pengalihan Piutang Akibat Wanprestasi Pada Putusan No.1922,Pdt.G,2020,PA.Btm.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pengalihan piutang secara cessie terjadi dikarenakan nasabah sebagai Penggugat telah mengingkari janji (wanprestasi), untuk menyelamatkan pembiayaan nya Tergugat I sebagai pihak bank syariah mengalihkan utang milik Penggugat kepada Tergugat II. Namun ada perbedaan pertimbangan antara Hakim Majelis dengan Hakim Anggota 1 dalam memberikan putusan. Tujuan penelitian ini yaitu memahami dan mengetahui proses pengalihan piutang/cessie dalam Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm, dan untuk memahami dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskam perkara pengalihan piutang/cessie akibat wanprestasi pada Putusan perkara No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konsep: konsep cessie/h{awa>lah, pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, KHES, Fatwa Dewan Syariah Nasional, KUH Perdata, Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Bahan hukum sekunder berupa berupa buku-buku, jurnal, situs internet, artikel. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan perkara Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm adanya perbedaan pada pertimbangan hakim antara Hakim Majelis dan Hakim Anggota 1. Berdasarkan pertimbangan Hakim Majelis terhadap Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sesuai peraturan yang berlaku. Namun Hakim Anggota 1 tidak sependapat dikarenakan dari pihak Penggugat terlebih dahulu yang melakukan wanprestasi atas perjanjian yang sudah di sepakati. Selain mengacu pada Fatwa No. 31/DSNMUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang juga dijelaskan dalam asas ”pacta sunt servanda”, asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakannya. Maka dari itu sudah termuat dalam Pasal 18 Pembiayaan KPR BTN Syariah, seharusnya pihak nasabah menyetujui pemindahan piutang tersebut kepada pihak tergugat II dikarenakan nasabah terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Dengan ini pertimbangan hukum Hakim Anggota 1 yang lebih tepat, karena sudah sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Actions (login required)

View Item