DEMOKRATISASI DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN SMART VILLAGE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)

Nurul, Azizah (2024) DEMOKRATISASI DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN SMART VILLAGE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen). Skripsi thesis, UIN PROF KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Preview

Text Nurul Azizah_Demokratisasi Desa Dalam Upaya Pelaksanaan Smart Village Perspektif.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Banyak sekali bentuk pelaksanaan pemerintah yang demokrasi saat ini, salah satunya demokratisasi desa. Demokratisasi desa sebagai bentuk upaya pelaksanaan demokrasi dalam kekhasan desa itu sendiri. Demokrasi dalam hal ini dikembangkan dan dilaksanakan dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. Desa Rejosari menerapkan program smart village dan berhasil menjadi desa percontohan pada tahun 2020. Pemerintah desa rejosari bekerjasama dengan salah satu provider dan akan dikelola oleh Badan Usama Milik Desa (BUMDes) serta dukungan dari masyarakat Desa Rejosari. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dilakukan dengan cara mendatangi langsung lapangan atau lokasi penelitian disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Data primer di dapatkan dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku – buku yang berkaitan dengan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data nya menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokratisasi desa dalam penerapan program smart village sesuai dengan siya>sah dustu>riyah. Sebagaimana tugas Kepala Desa yang berhubungan dengan fiqh siya>sah dustu>riyah yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam keberhasilan penerapan program smart village pemerintah melibatkan masyarakat dari mulai mengadakan musyawarah, memberikan informasi dalam forum-forum desa, serta menciptakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam PerDes tersebut mencakup hak pemohon informasi publik dan hak pemerintah desa.

Actions (login required)

View Item