WACANA KEBIJAKAN PENGEMBALIAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH (PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMDAIYAH KABUPATEN BANYUMAS)

AYU, NANDASARI (2024) WACANA KEBIJAKAN PENGEMBALIAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH (PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMDAIYAH KABUPATEN BANYUMAS). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text AYU NANDASARI_WACANA KEBIJAKAN PENGEMBALIAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM PEMILIHAM UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH (PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Terdapat dua sistem proporsional yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup dimana pemilih memberikan hak suaranya hanya dengan memilih gambar partai tanpa mengetahui figur yang dipilih, dan partai yang akan menentukan siapa saja yang menang sebagai pejabat legislatif. Muncul gugatan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun yang menuai banyak perhatian publik, salah satunya organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap wacana pengembalian sistem proporsional tertutup, khususnya dalam perspektif mas{lah{ah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research, sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara peneliti dengan responden Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Sedangkan sumber data sekunder berupa tulisan ilmiah, buku-buku yang mendukung tema penelitian ini. Berdasarkan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas keduanya lebih cenderung memilih dan setuju kepada sistem proporsional tertutup. Nahdlatul Ulama memilih kembali kepada sistem proporsional tertutup dengan pertimbangan untuk menata kembali sistem perpolitikan yang sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat (3) dan lebih menghemat biaya dalam kampanye. Sedangkan menurut Muhammadiyah, juga memilih kembali kepada sistem proporsional tertutup karena pengkaderannya lebih berjalan dan tidak hanya berbasis popularitas, serta mengurangi adanya politik uang yang vulgar. Disamping banyak kemaslahatan yang bisa diambil dari dikembalikannya sistem proporsional tertutup, peneliti menyimpulkan penelitian ini masuk ke dalam mas{lah{ah ḥajjiyyāt dengan beberapa pertimbangan, beberapa diantaranya: tidak terlalu besarnya biaya dalam pelaksanaan pemilu. Biaya yang besar tersebut dapat digunakan atau dialokasikan untuk kepentingan atau kesejahteraan yang lebih mendesak. Kemaslahatan versi Muhammadiyah memperhatikan prinsip keadilan, serta mendatangkan ketertiban dan kepastian. Kemaslahatan versi Nahdlatul Ulama yang lebih memberikan manfaat untuk orang lain.

Actions (login required)

View Item