EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5874/Pdt.G/2022/PA.Clp.)

Ngavivatul, Mukaromah (2024) EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5874/Pdt.G/2022/PA.Clp.). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Ngavivah Mukaromah_Eksekusi Hak Tanggungan Pembiayaan Akad Murabahah..pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada umumnya sengketa perekonomian terjadi karena beberapa akibat antara lain, adanya penipuan atau wanprestasi oleh pihak satu yang telah melakukan perjanjian dalam jual beli. Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilacap disebabkan karena adanya tidaktahuan pelawan bahwa ternyata tanah yang menjadikan jaminannya sudah di jual di kantor lelang. Salah satu perkara ekonomi syariah yaitu dalam akad murabahah yang masuk di Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor putusan yaitu Pengadilan Agama Cilacap No. 5874/Pdt.G/2022/PA.Clp. Penulis menganalisis eksekusi hak tanggungan pada pembiayaan akad murabahah, dan pertimbangan hakim eksekusi hak tanggungan pada pembiayaan akad murabahah.Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang berfokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5874/Pdt.G/2022/PA.Clp. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5874/Pdt.G/2022/PA.Clp dan 3123/Pdt.G/2022/PA.Clp. Metode pengumpulan data yang digunakkan oleh penulis yaitu literatur baca yang didapakan dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis hakim dalam memutus perkara sudah berpedoman pada hukum-hukum baik umum maupun hukum ekonomi syariah. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan perkara juga dengan mengacu pada putusan yang sebelumnya yaitu pada putusan nomor 3123/Pdt.G/2022/PA.Clp. Yang mana dalam putusan pada nomor 3123/Pdt.G/2022/PA.Clp. sama dengan kasus perkara nomor No. 5874/Pdt.G/2022/PA.Clp. Dalam perkara tersebut bahwa pelawan harusnya mengajukan perlawanan perbuatan melawan hukum namun malah mengajukan eksekusi hak tanggungan. Kemudian pelawan harusnya menggugat mereka yang melakukan akad dalam hal ini akad murabahah. Sesuai dengan KHES pasal 46 yang menjelaskan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak pihak yang berakad. Sehingga majelis hakim menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.

Actions (login required)

View Item