ANALISIS FIQIH SIYA>SAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Nila, Rahmadhita (2024) ANALISIS FIQIH SIYA>SAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Nila Rahmadhita- SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Kekhususan yang diberikan kepada Ibu Kota Nusantara tentu menimbulkan problematik salah satunya adalah tentang rasionalitas pemindahan ibu kota atas alasan untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, dari berbagai persoalan yang lahir dari setelah diundangkannya RUU IKN menjadi UU IKN yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta kajian mengenai bagaimanakah Fiqh Siya>sah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, dengan menggunakan, Pendekatan konseptual, historis, dan Pendekatan perundangan-undangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research). penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fiqh Siya>sah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 mempunyai konsep kepemimpinanya konsep imārah karena berwenang mempimpin suatu wilayah/provinsi, sedangkan konsep pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Otorita selaras dengan konsep wazīr, lalu Problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut tidak dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol jalannya pemerintahan, terlebih Kepala Otorita yang ditunjuk oleh Presiden memiliki masa jabatan lima tahun, Dan Pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menurut Fiqh Siya>sah yakni sesuai dengan Siya>sah d usturiyah, Fiqh Siya>sah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Actions (login required)

View Item