PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PEMALSUAN IDENTITAS (Analisis Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Suciana, Dewi Safitri (2024) PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PEMALSUAN IDENTITAS (Analisis Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Suciana Dewi Safitri_Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Identitas.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pembatalan perkawinan terjadi karena adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Pembatalan Perkawinan ini dilakukan oleh Pengadilan Agama, karena lembaga ini mempunyai hukum tetap. Pembatalan perkawinan diintervensi di Pengadilan Agama Purwokerto dalam berkas no.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt, terjadi karena suami memalsukan identitas mengaku masih perjaka. Pernikahan dilangsungkan di KUA Purwokerto Timur. Untuk itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library reseach) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif. Data primer diperoleh langsung dari dokumentasi yang meliputi putusan Pengadilan Agama Purwokerto no.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam. Untuk menganalisis rumusan masalah didukung dengan data sekunder berupa undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) serta referensi lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Dari pertimbangan hakim, dalam pembatalan perkawinan, hakim berpedoman pada uu no.1 tahun 1974 diatur dalam pasal 72 ayat (2) KHI dan undang-undang no. 1 tahun 1974 bahwa apabila dalam suatu perkawinan terdapat pemalsuan atau kerusakan, maka perkawinan itu dianggap gugur atau batal. Dan akibat hukum yang terjadi karena pemabatalan perkawinan/fasakh maka dalam hal ini dianggap sebagai bain sughra karena istri tetap menjalankan masa iddah.

Actions (login required)

View Item