IMPLIKASI PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

Dimas, Raihan Khilmi (2024) IMPLIKASI PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF POLITIK ISLAM. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Dimas Raihan Khilmi_Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa pejabat negara in casu menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden mendapat pengecualian tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Pasal 170 ayat (1) beserta penjelasan tersebut bertentangan dengan pasal 6, pasal 6A ayat (2) dan pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena adanya perlakuan diskriminatif dan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. Penjelasan Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 170 ayat (1) huruf g harus dinyatakan tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena melanggar hak konstitusional partai politik ketika mereka mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini selain untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 170 Ayat (1) UU no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, untuk mengetahui tinjauan politik islam terhadap pencalonan menteri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan menelaah pengecualian menteri yang tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika mengikuti ajang kontestasi politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukan majelis hakim menyatakan hak konstitusional pemohon akan terlanggar jika ketentuan pada Pasal 170 ayat (1) diterapkan. Yang merupakan pengabulan permohonan partai garuda terhadap uji materi pasal 170 ayat (1). Tinjauan Politik Islam terhadap pencalonan menteri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sudah tepat, karena terkait menteri yang mendapatkan pengecualian tidak perlu mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebab menteri hanya bertindak sesuai dengan visi presiden, sehingga kewenangannya yang terbatas. Kata kunci: Menteri, Politik Islam, Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item