TUNTUTAN GANTI RUGI PERKARA WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)

Siti, Afifah (2024) TUNTUTAN GANTI RUGI PERKARA WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin ZuhriFakultas.

Preview

Text Siti Afifah_TUNTUTAN GANTI RUGI PERKARA WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Hukum kontrak syariah adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak/lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Menurut data statistika di Pengadilan Agama Purbalingga dari tahun 2019-2021 terdapat 30 perkara ekonomi syariah yang masuk. Perkara-perkara yang masuk diantaranya menggunakan akad-akad muamalah diantaranya akad Murabahah, Musyarakah dan Ijarah Multijasa. Yang dimana perkara yang masuk merupakan perkara wanprestasi yang diakibatkan karena tidak melaksanakan akad dan alpa dalam melaksanakan akad. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan sebagai sumber data primer adalah Hakim yang menangani perkara Wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Bapak Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H, yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi atau pelaksanaan ganti rugi pada perkara wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen Pengadilan Agama yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan ganti rugi pada sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A. Hasil dari penelitian ini adalah: tuntutan ganti rugi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara wanprestasi dalam hukum kontrak syariah itu berupa, Kerugian yang nyata, keuntungan, dan bunga. Implementasi tuntutan ganti rugi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut berdasarkan pada akte autentik yaitu perjanjian notaril atau surat pengakuan tertulis tentang kesanggupan membayar, sehingga karena tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagian, yaitu hanya mengabulkan ganti rugi terhadap hal-hal yang secara kongkrit dan nyata-nyata diderita dan dikemudian hari dilakukan penilaian secara objektif, meliputi kerugian rill yang diderita kreditur dan perhitungan mengenai bunga, serta pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga dilihat dari hukum kontrak syariah juga sudah menerapkan yang menjadi dasar prinsip-prinsip syariah serta melihat rukun dan syariat yang berlaku pada akad-akad muamalah yang dirujuk pada sumber syariat al-Qur’an dan Sunnah. Kata kunci: Wanprestasi, Hukum kontrak syariah, Muamalah

Actions (login required)

View Item