DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, dan No. 69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo)

Ardan, Pardani (2024) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, dan No. 69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SKRIPSI ARDAN PARDANI, S.H. .pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun, dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa pengguna narkotika pada pasal 112 ayat (1) muncul permasalahan yakni tidak ada keseragaman mengenai penjatuhan hukuman pidana atau disparitas pidana, karena hukum di Indonesia yang memberikan kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana Narkotika. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan wawancara langsung ke lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi studi dokumen, dan wawancara dengan hakim. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: identifikasi data, reduksi data, dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyebab terjadinya disparitas pidana dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan non yuridis.Selain itu pertimbangan hakim yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan latar belakang kronologi dan tujuan dari tindak pidana serta melihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya memberikan ketentuan batas minimum dan maksimum sanksi saja. Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan disparitas disebabkan adanya perbuatan yang berbeda yang dilakukan oleh terdakwa meskipun dalam tindak pidana yang sama yaitu Narkotika

Actions (login required)

View Item