PELELANGAN BARANG JAMINAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Moch, Ilham Cholid (2024) PELELANGAN BARANG JAMINAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Moch. Ilham Cholid_Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Perspektif Hukum Positif Indonesia.pdf Download (10MB) | Preview

Abstract

Penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Syariah harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan pertanggungan resiko yang terjadi termasuk wanprestasi. Salah satu proteksi yang dilakukan adalah dengan mengeksekusi atau melelang barang jaminan milik nasabah yang dilakukan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Namun sering kali langkah tersebut menimbulkan masalah baru bagi nasabah (debitur) yang merasa haknya diambil oleh pihak Bank. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus riset adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi resiko kemacetan atau wanprestasi dan menganilis upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui lelang perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan didukung dengan data sekunder berupa Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996 dan perundang-undangan yang lainnya dengan menggunakan metode yuridis empiris sebagai pendekatan penelitian dan deskriptif analisis sebagai pendekatan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah terakhir yang dilakukan oleh bank untuk menyelsaikan pembiayaan murabahah bermasalah yaitu menjual barang jaminan berupa hak tanggungan atau bisa disebut dengan lelang. Lelang yang dilakukan melalui KPKNL sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu mengacu pada Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 pasal 6 jo pasal 20 ayat (1) huruf a yang menjelaskan pelaksanaan eksekui hak tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan proses pelaksanaan lelang mengacu pada pasal pasal 21, pasal 26, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 63, pasal 87, dan pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan no. 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yaitu proses awal permohonan lelang, proses pengumuman lelang, proses pelaksanaan lelang, pembuatan risalah lelang dan pembukan serta pelaporan pelaksanaan lelang.

Actions (login required)

View Item