ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PADA AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg)

EKA NUR, FITRIANI (2024) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PADA AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin zuhri.

Preview

Text EKA NUR FITRIANI_ANALISIS PUTUSAN PTA SEMARANG .pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Kerja sama merupakan bentuk tolong menolong seperti kerja sama dalam hal bisnis. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis yaitu Mudharabah Mutlaqah. Namun, seiring berjalan waktu terdapat beberapa permasalahan diantaranya adanya pihak yang melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakannya pembayaran kewajiban sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk menyelasaikan permasalahan tersebut menggunakan jalur Pengadilan. Adanya Kompilasi Hukum Ekoomi Syariah memudahkan para praktisi hukum khusunya Hakim untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu kepustakaan (Library Research.) Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan dokumentasi serta metode analisis yang digunakan ialah metode analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan denda keterlambatan pada perkara nomor 256/Pdt.G/2020/Pta. Smg. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan hukum belum menerapkan KHES, Majelesi Hakim hanya menggunkan satu dasar hukum yaitu fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000. Jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa putusan Hakim mengenai denda keterlambatan pada perkara 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg yaitu tidak sesuai dengan pasal 38 KHES mengenai akibat hukum jika seseorang melakukan ingkar janji.

Actions (login required)

View Item