PERAN PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP PELAKSANAAN TERTIB SEWA ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Kelurahan Rejasari Kabupaten Banyumas)

Avina, arifta (2023) PERAN PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP PELAKSANAAN TERTIB SEWA ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Kelurahan Rejasari Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text AVINA WINDA ARIFTA_PERAN PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP PELAKSANAAN TERTIB SEWA ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS PRESPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS KELURAHAN REJASARI KABUPATEN BANYUMAS).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Peran Pemerintah Kelurahan Rejasari dalam pelaksanaan tertib sewa aset pemerintah daerah, dengan melakukan sosialisasi terkait aturan hukum penggunaan lahan milik Pemerintahan , sekaligus menekankan agar masyarakat taat membayar sewa sebagaimana yang telah diatur. Namun upaya tersebut tidak mampu menyadarkan masyarakat terkait pentingnya tertib sewa aset pemerintah daerah, karena faktanya hingga saat ini terdapat aset tanah pemda yang digunakan oleh masyarakat tanpa mentaati aturan serta perjanjian. Termasuk tidak adanya laporan kepada pihak kelurahan terkait masyarakat yang berhenti menyewa. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian hukum yuridis empiris, dimana titik fokus kajiannya merupakan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan yang memberikan informasi untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Masyarakat, dalam hal ini melihat ketentuan tertib sewa aset pemerintah daerah di Kelurahan Rejasari. Dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Peran pemerintahan dalam pelaksanaan tertib sewa aset pemerintah daerah dalam pandangan maslahah bahwa Pelaksanaan tertib administrasi mengenai aset pemda secara keseluruhan termasuk dalam konsep maslahah, mulai maslahah dari segi perubahanya hal ini termasuk dalam kategori maslahah mutagayyirah karena peraturan ini merupakan peraturan yang dapat diubah sesuai kebutuhan, kondisi dan situasi melihat dari perkembangan yang terjadi dari setiap evaluasi pelaksanaan tertib administrasi sewa aset pada setiap zaman di daerah. Dari segi keberadaan, maslahah menurut syara’, peraturan ini termasuk dalam kategori maslahah mursalah, karena peraturan ini secara eksplisit tidak ada dalil yang mengakui dan menolaknya tetapi keberadaan peraturan ini sejalan dengan tujuan syariat yaitu bertujuan untuk menghindarkan pada kemudaratan. Kemudian, dari segi kualitas dan kepentingan maslahah, peraturan pelaksanaan tertib administrasi sewa aset ini termasuk dalam maslahah hajiyyah, karena peraturan ini merupakan peraturan yang bertujuan sebagai upaya agar tidak terjadi kerugian di kelurahan dan Masyarakat lain, namun peraturan ini hadir tidak sampai pada tingkat dharuri. Artinya masih ada upaya lain untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat kelurahan.

Actions (login required)

View Item