ANOMALI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INDONESIA(Studi Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor.66/Pid.Sus/2017/PN KPG)

Zahra Tiara, Ahmad (2023) ANOMALI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INDONESIA(Studi Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor.66/Pid.Sus/2017/PN KPG). Skripsi thesis, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ZAHRA TIARA AHMAD_ANOMALI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR.66.PID.SUS.2017.PN KPG).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Salah satu kasus tindak pidana khusus di Pengadilan Negeri Kupang yaitu tindak pidana pornografi, tindak pidana yang dilakukan terpidana yaitu menyebarluaskan foto pornografi kepada umum dengan cara mengunggah foto tersebut ke akaun Facebook atas nama akun Eta Qween. Majelis Hakim pada putusan 66/Pid.Sus/2017/PN.KPG menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan 10 hari pidana kurungan penjara. Sehingga peneliti melakukan penelitian terhadap putusan tersebut, untuk mengetahui adanya anomali terhadap putusan tersebut. Hal itu menimbulkan anomalia terhadap ketentuan hukum pidana minimum pada tindak pidana khusus pornografi yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang nomor 44 Taahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi kepustakaan yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang. Dengan pendekatan penelitian kasus (case approach). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan yatiu salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.KPG, Undang-undang nomor 44 Taahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2017/PN KPG. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 66/Pid.Sus/2017/PN KPG, bahwa dalam memberikan hukuman putusan pidana hakim menjatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi menunjukan hasil yang positif, namun Pengadilan Negeri tidak memberikan sanksi pidana hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini terbukti dengan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa oleh Hakim. Adanya anomali yang membuat tidak adanya pengaruh dari pemberantasan tindak pidana pornografi tersebut. Karena membuat para pelaku tindak pidana pornografi diluar sana merasa aman dengan adanya anomali putusan tersebut. Sehingga putusan tersebut tidak berpengaruh menjadi pemberantas tindak pidana pornografi.

Actions (login required)

View Item