PERAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN TERHADAP PENGAWASAN MALADMINISTRASI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NO 37 TAHUN 2008 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Amalia, Dwi Prihanti (2023) PERAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN TERHADAP PENGAWASAN MALADMINISTRASI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NO 37 TAHUN 2008 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text SKRIPSI_AMALIA DWI PRIHANTI.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Ombudsman melaksankan pengawasan terhadap dugaan maladministrasi pada proses pengangkatan penjabat kepala daerah yang terjadi pada tahun 2022, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan KontraS, ICW, dan Perludem yang menilai bahwasanya proses penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah jauh dari pasrtisipasi publik dan tidak adanya transparansi serta terdapat penyimpangan prosedur. Peran dan kewenangan Ombudsman diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Ombudsman dalam pelaksanaan pengawasan maladministrasi pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 perspektif siyasah dusturiyah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan (library research) dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis, tindakan-tindakan Ombudsman dalam menangani dugaan maladministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah yaitu melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi, membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan serta mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi tersebut dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) sesuai dengan peran dan kewenangan lembaga Ombudsman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian menurut kajian siyasah dusturiyah, Ombudsman memiliki kewenangan yg sama dengan hisbah yakni lembaga pengawas dalam sistem ketatanegaraan Islam, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan prinsip al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy an al-Munkar yang bertujuan untuk mengupayakan kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item