Analisis Kebijakan tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme,Marxisme dan Leninisme dalam Perspektif Maqashid As-syari'ah

Ima Rotul, Musyarof (2023) Analisis Kebijakan tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme,Marxisme dan Leninisme dalam Perspektif Maqashid As-syari'ah. Skripsi thesis, UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.

Preview

Text Ima Rotul Musyarof-Analisis Kebijakan Tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme, Marxime dan Leninisme Perspektif Maqashid As-syariah.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG LARANGAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME DAN LENINISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQA>S{ID AS-SYARI>’AH ABSTRAK Ima Rotul Musyarof NIM. 1917303037 Jurusan Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “ Analisis Kebijakan Tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme di Indonesia dalam Perspektif maqa>s{id as-syari>’ah” yang mana ajaran atau faham tersebut dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI dan ajaran atau faham tersebut tidak sesuai dengan ajaran maqa>s{id as-syari>’ah dalam aspek maslahah d{aru<riyyah karena maslahah d{aru<riyyah bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek dunia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjabarkan data tentang larangan faham atau ajaran komunisme/marxisme dan leninisme dalam sistem perundang-undangan negara, kemudian data tersebut dianalisis melalui perspektif maqa>s{id as-syari>’ah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai analisis larangan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme menurut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum hingga saat ini, dan faham atau ajaran komunisme/marxisme dan leninisme dengan tegas dilarang di Indonesia. Hal ini karena adanya TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia melalui munculnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mencabut UU Nomor 10 Tahun 2004 agar dikembalikannya TAP MPRS menjadi bagian dari hierarki perundang-undangan di Indonesia. Menurut pandangan maqa>s{id as-syari>’ah, terjadi kesesuaian antara TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan maqa>s{id as-syari>’ah kategori maslahah d{aru<riyyah yaitu h{ifz{ ad-din mempunyai keselarasan dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu wajib beragama, jadi tidak bertentangan dengan dilarangngnya TAP MPR itu, untuk bagian h{ifz{ an-nafs, h{ifz{ al-aql, h{ifz{ an-nasl juga selaras dengan dilarangnya TAP MPRS itu karena dalam Ajaran atau Faham tersebut terdapat kelas pekerja yang dinamakan komunisme/masyarakat tanpa kelas, padahal kelas sosial itu alami, jika tidak dilarang maka masyarakat akan kehilangan jiwa, akal dan keturunan karena diatur oleh negara. Dalam h{ifz al-ma<l, ajaran tersebut mengajarkan larangan meguasai modal dan alat produksi yang mana hal itu merupakan sesuatu yang pokok sehingga tidak sesuai dengan ajaran atau faham tersebut dan tidak bertentangan dengan dilarangngnya TAP MPRS itu, Kata Kunci : TAP MPRS No 25 tahun 1966, Komunisme, Marxisme, Leninisme, maqa>s{id as-syari>’ah

Actions (login required)

View Item