KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH

MELINDA LAILI, NUROCHMAH (2023) KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text MELINDA LAILI NUROCHMAH_KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL SYARIAH.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan kedudukan hutan adat sebagai bagian hutan negara menimbulkan permasalahan antara masyarakat hukum adat dengan negara. Karena negara, dengan hak menguasai telah memberikan wilayah hutan adat kepada para pemilik modal yang dengan sengaja memperluas kawasan hutan adat. Kemudian kesatuan masyarakat hukum adat mengajukan uji materiil ke MK, karena menganggap bahwa hak masyarakat atas hutan telah dirampas oleh negara, padahal dalam hal ini UUD 1945 telah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat dan dikaitkan dengan perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dengan mengambil dan mengolah data dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisis kasus terkait pengujian UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945 yang ada dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Sumber data yang digunakan ialah salinan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan metode analisis data menggunakan analisis isi putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diundangkannya UU Kehutanan telah salah memasukkan hutan adat ke dalam kategori hutan negara, hal ini bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 18B. Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian terjadi pergeseran kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan ke dalam bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Jika dilihat dari perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih, pergeseran kedudukan hutan adat yang kini merupakan hutan hak masyarakat hutan adat merupakan pemeliharaan hutan adat terhadap jiwa, harta, dan lingkungan. Jaminan adanya pemeliharaan jiwa merupakan jaminan atas hak hidup, keadilan, dan kebebasan untuk perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat. Kata Kunci: Kedudukan Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, Putusan MK

Actions (login required)

View Item