TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Okky, Elfariana Hidayat (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text OKKY ELFARIANA HIDAYAT_TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi, hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan berpendapat terhadap rakyat Indonesia. Sebagai negara yang menjalankan politik demokrasi, sudah seharusnya Indonesia mengadakan pemilihan umum salah satunya adalah pemilihan kepala negara yang menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Pemilihan umum merupakan media untuk menyatakan kedaulatannya, di mana rakyat memiliki peran yang penting dalam menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan, karena pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi adalah rakyat. Dalam pemilihan kepala negara pemilih harus memiliki kriteria agar pemilih mempunyai kualitas yang baik dalam memilih kepala negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara dan Fiqh Siyasah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang ditinjau dari Fiqh Siyasah. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber pada sumber primer yakni Undang-Undang Dasar No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, karya ilmiah, artikel, serta data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-ass hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode pengumpulan menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi yaitu dengan mengkaji informasi dengan dokumen-dokumen melalui Al-Qur’an, Hadist, buku, surat kabar, jurnal, dan internet. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara antara Undang-Undang dan Fiqh Siyasah terdapat perbedaan. Namun jika ditelaah kembali antara keduanya masih saling berkaitan dan tidak terdapat penyimpangan. Perbedaan yang dimaksud terlihat berdasarkan pada Undang-Undang maka secara umumnya dapat dikatakan bahwa kriteria pemilh berdasarkan pada usia. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah, kriteria pemilih dapat dikatakan berdasarkan sifat dan sikap individu. Oleh karena itu, kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara sangat diperhatikan karena rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Sebagai pemilih juga harus memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling mampu membuat kebijakan yang dapat mewujdukan kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item