TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Sareh Hening, Kusumaning Tias (2023) TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin zuhri.

Preview

Text sarehheningkusumaningtias_Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Peningkatan Pernikahan Dengan wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan kabupaten Purablingga.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pentingnya wali dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan, terutama ketika wali yang seharusnya menikahkan calon mempelai tidak dapat hadir atau absen. Fenomena ini meningkat di KUA Kecamatan Pengadegan, dan menjadi perhatian mengingat ada regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang harus diikuti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan utama: (1) Untuk mengetahui fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim, dan (2) Untuk mendeskripsikan kesesuaian penetapan wali hakim di KUA Pengadegan Purbalingga dengan prosedur hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan/ kualitatif dengan pendekatan normatif untuk mempelajari dan memahami peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan. Pejabat KUA dan staf diwawancarai sebagai sumber data primer, dan data sekunder dari buku-buku yang relevan digunakan. Data yang terkumpul dianalisis dengan Teknik analisis data model Miles and Huberman. Dimulai dengan pengumpulan data, lalu reduksi data, dan diakhiri dengan penyajian data tentang fenomena peningkatan pernikahan denan wali hakim di KUA Pengadegan. Dalam tinjauan Hukum Islam tentang penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan perwalian pasal 23. Ketika terjadi kasus adam wali, mafqud, ba’da dukhul dan adhal, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut. Sehingga, penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mengakibatkan pernikahan menjadi fasid. Meskipun fenomena ini meningkat, KUA Kecamatan Pengadegan telah mematuhi aturan yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur perkawinan dalam kerangka kompilasi hukum Islam.

Actions (login required)

View Item